Kepala Bidang Perbendaharaan

  • Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perbendaharaan .
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :
  1. perumusan dan penyusunan kegiatan perbendaharaan;
  2. pengendalian atas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  3. pengendalian pengelolaan Gaji ASN;
  4. pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
  5. pembinaan pengelolaan kas daerah;
  6. pelaksanaan koordinasi kerjasama instansi atau lembaga terkait
    perbendaharaan;
  7. perumusan dan penyusunan kegiatan penunjang urusan kewenangan
    pengelolaan keuangan daerah;
  8. perumusan dan penyusunan kegiatan pengelolaan data dan
    implementasi SIPD;
  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kepala Sub Bidang Penatausahaan Belanja Daerah

  • Kepala Sub Bidang Penatausahaan Belanja Daerah mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan belanja daerah.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penatausahaan Belanja Daerah mempunyai fungsi:
  1. penyusunan rencana kerja sub bidang penatausahaan belanja daerah;
  2. pelaksanaan pelaporan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun
    sebelumnya;
  3. pelaksanaan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
  4. pelaporan penggunaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
  5. pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  6. pelaksanaan pengujian kebenaran daftar penguji atas penerbitan Surat
    Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  7. pengelolaan data gaji ASN;
  8. pelaksanaan rekonsiliasi Pemotongan Fihak Ketiga (PFK) Non Pajak Pusat atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah

  • Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kas daerah.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah Daerah mempunyai fungsi:
  1. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
  2. penyiapan ketersediaan kas daerah;
  3. pelaksanaan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  4. pemrosesan penetapan Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
    Penerimaan;
  5. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna
    anggaran atas beban RKUD sesuai dengan dokumen SP2D;
  6. pelaksanaan penatausahaan penerimaan kembali pemberian pinjaman;
  7. pelaksanaan pemantauan arus kas penerimaan dan pengeluaran keuangan
    daerah baik oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan Lainnya yang ditunjuk;
  8. pelaksanaan rekonsiliasi Pemotongan Fihak Ketiga (PFK) Pajak Pusat yang
    disetor ke RKUN;
  9. pelaksanaan rekonsiliasi kas daerah;
  10. pelaksanaan pengelolaan utang piutang pada Bendahara Umum Daerah dan koreksi kas daerah;
  11. penatausahaan pinjaman daerah dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman daerah;
  12. penatausahaan dana cadangan pemerintah daerah;
  13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional

  • Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :
  1. pengendalian belanja daerah;
  2. pemeriksaan ketersediaan dana sesuai dengan anggaran kas Pemerintah Daerah dan pagu pada APBD;
  3. pelaksanaan evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban
    Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah dalam rangka rekonsiliasi
    pengeluaran;
  4. pemeriksaan keabsahan Surat Perintah Membayar (SPM) dan
    kelengkapannya;
  5. perumusan bahan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  6. pembinaan penatausahaan dan SIPD Keuangan Daerah;
  7. perumusan dan pemanfaatan SIPD Keuangan Daerah;
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.