Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi

• Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan akuntansi selain kas serta penyusunan laporan keuangan daerah.
• Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BidangAkuntansi mempunyai fungsi :

1. penyusunan perencanaan teknis bidang akuntansi;
2. pembinaan dan pengendalian teknis terhadap perumusan kebijakan
   akuntansi;
3. pengendalian dan pengoordinasian teknis terhadap pelaksanaan sistem
   akuntansi Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan
   daerah;
4. pengoordinasian penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD dan BLUD,
   dalam rangka pelaksanaan konsolidasian entitas akuntansi dan entitas
   pelaporan;
5. pengoordinasian dan penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
6. penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Keuangan Daerah;
7. pengoordinasian, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan
   dan tuntutan kerugian daerah;
8. penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
9. penyusunan Sistem Prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah
   daerah;
10. pengoordinasian dan penyusunan statistik keuangan pemerintah daerah;
11. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya
    dibidang akuntansi;
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan

• Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di Sub Bidang akuntansi pendapatan daerah
• Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan  mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;
2. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional terkait penyelenggaraan akuntansi pendapatan dan akuntansi selain kas;
3. pelaksanaan kebijakan dan sistim akuntansi pendapatan daerah serta kebijakan dan sistem akuntansi selain kas;
4. pelaksanaan pencatatan atas seluruh kejadian terkait pendapatan daerah dan kejadian selain kas, yang berpengaruh pada penyajian laporan keuangan daerah;
5. pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban dalam rangka pelaksanaan konsolidasian entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
6. pelaksanaan rekonsiliasi antara pencatatan pendapatan dengan rekening kas
   umum daerah;
7. penyiapan bahan, data dan kertas kerja terkait pendapatan daerah dan akuntansi selain kas dalam rangka penyusunan laporan keuangan (semesteran dan laporan akhir tahun);
8. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
9. pembinaan bagi perangkat daerah selaku entitas akuntansi, terkait
   pendapatan daerah dan akuntansi selain kas;
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja

• Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja mempunyai tugas melakukan penyiapan
  bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di Sub Bidang
  akuntansi belanja daerah
• Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja mempunyai fungsi:

1. pelaksananan rekonsiliasi data belanja daerah dan pembiyaan dalam rangka
   pelaksanaan kosolidasian entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
2. pelaksananan rekonsiliasi antara pencatatan belanja dan pembiayaan daerah
   dengan rekening Kas Umum Daerah;
3. penyiapan bahan, data dan kertas kerja terkait belanja dan pembiayaan
   daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan (semesteran dan
   laporan akhir tahun);
4. pembinaan bagi perangkat daerah selaku entitas akuntansi, terkait belanja
   dan pembiayaan daerah;
5. pelaksanaan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban
   pemerintah daerah;
6. pelaksanaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah
   daerah;
7. penyiapan bahan, data dan kertas kerja terkait belanja dan pembiayaan
   daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan (semesteran dan
   laporan akhir tahun);
8. pembinaan bagi perangkat daerah selaku entitas akuntansi, terkait belanja
   dan pembiayaan daerah;
9. pelaksanaan pembinaan akuntansi,pelaporan dan pertanggungjawaban
   pemerintah daerah;
10. pelaksanaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah
    daerah;
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Kelompok  jabatan fungsional

• Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pelaporan;
2. penyiapan bahan, data dan kertas kerja dan fasilitasi teknis pelaksanaan penyusunan laporan semesteran, prognosis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan laporan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan;
3. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi teknis pelaksanaan penyusunan
   Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta penjabarannya;
4. pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan evaluasi penyusunan laporan
   semesteran, prognosis dan laporan keuangan perangkat daerah pada tahun anggaran berkenaan;
5. pelaksanaan koordinasi pengawasan dan evaluasi penyusunan laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah pada tahun anggaran berkenaan;
6. penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan
   pertanggunjawaban pelaksanaan APBD;
7. pengoordinasian, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan
   tuntutan kerugian daerah;
8. penyusunan analisis laporan pertanggungjawabn pelaksanaan APBD;
9. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
10. pengoordinasian dan penyusunan statistik keuangan pemerintah daerah;
11. pembinaan kepada Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan laporan
    keuangan perangkat daerah;
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.